Kami Rindu Pemerataan, Bukan Ujian Nasional

Sumber Gambar: news.rakyatku.com

Kami Rindu Pemerataan, Bukan Ujian Nasional - Siapa yang harus bertanggungjawab ketika isu-isu semrawutnya ujian nasional (UN) masih saja meresahkan? Pemerintah, para guru Sang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, orang tua, atau murid itu sendiri? Atau sebaiknya UN dihapus saja biar berkurang akar masalah yang meresahkan bikin pusing kepala? 

Barangkali hanya pemburu berita dan pemilik saham media surat kabar yang diuntungkan dengan semrawutnya isu-isu ujian nasional itu. Begitu mempublish berita dugaan kasus korupsi, bocornya kunci jawaban, atau kenekatan siswa yang depresi akibat UN, maka BOOM! viewer berita membludak. Dunia sosial dibikin geger, berjuta-juta mulut membicarakannya, hingga beribu-ribu kepala pusing dibuatnya. Bagi pemilik media, "inilah masa panen." Namun, bagi pemerintah ini masalah besar. 

Artinya banyak lubang dalam sistem pendidikan yang harus ditambal dan diperbaiki. Tentu saja dalam kondisi seperti ini tidaklah baik jika menyalahkan salah satu pihak. Hal itu justru akan memperumit masalah. Bukankah lebih enak kalau bareng-bareng dipikirkan dimana letak kesalahan dan bagaimana memperbaiki sistemnya? 


Seringkali saya berpikir, mungkin ada baiknya jika UN dihapus saja. Pertimbangan saya sederhana, sebagai orang awam tentu kita butuh bukti nyata manfaat dari UN bagi para siswa. Ya, minimal bisa lebih banyak menikmati kabar baik dari prestasi dunia pendidikan ketimbang kabar buruknya. Sehingga ketika nonton berita di TV pun enak, gak melulu kabar korupsi, tawuran atau pembunuhan di sekolah. Bisa dibilang kita masih butuh peran orang-orang pintar yang mampu menempatkan kepintaran pada tempat yang tepat. 

Indonesia tuh gudangnya orang pintar. Bahkan banyak yang terlalu pintar hingga sangat lihai membodohi orang lain. Maka seringkali media mengabarkan kasus korupsi milyaran yang dilakukan orang-orang berpendidikan tinggi. Bisa jadi nantinya penyelenggaraan UN menjadi lahan empuk bagi orang-orang pintar tersebut untuk unjuk kebolehan berkorupsi. Meskipun belum ada laporan resmi terkait kasus pidana korupsi terkait hal ini. Namun, melihat anggaran ratusan milyar pertahun untuk penyelenggaraan UN sangat memungkinkan bisa mengundang nafsu orang pintar untuk berkorupsi. 

Memang ada baiknya jika kita melihat penyelenggaraan UN tidak hanya dari kacamata potensi masalah yang muncul, malainkan sistem pendidikanlah yang seharusnya ditelaah lebih dalam untuk mengurai permasalahan yang ada. Agar nantinya kita bisa tahu dimana letak kesalahan yang harus diperbaiki, bukan mencari siapa yang harus disalahkan terkait masalah tersebut. 

Saya setuju jika UN dinilai belum mampu menunjukkan hasil yang memuaskan dalam hal perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Kenyataannya sejak pertama kali UN diselenggarakan di tahun 2003, sampai saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar seadanya. Alias jalan saja meskipun fasilitas belajar sangat terbatas, jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik yang terbatas, serta masalah keterbatasan lainnya. Contohnya sekolah-sekolah di daerah terpencil, seperti di wilayah Indonesia timur atau wilayah terpencil lain di Indonesia. Kondisi itu jauh berbeda dengan sekolah-sekolah di Ibu Kota atau di daerah lainnya yang bisa menyelenggarakan proses belajar mengajar yang lebih baik. 
Sumber Gambar: edunews.id

Kalau memang UN ini digunakan sebagai alat ukur mutu pendidikan, lalu bagaimana tindak lanjut hasil pengukuran mutu tersebut? Apakah hanya sebatas untuk mengetahui gambaran nilai kelulusan siswa saja? 

Realita yang terjadi ketika kelulusan ujian nasional dijadikan barometer mutu lembaga pendidikan adalah munculnya masalah-masalah baru. Seperti kecurangan guru-guru yang menginginkan siswanya mendapat nilai bagus. Seperti membagi-bagikan kunci jawaban atau bahkan menjualnya. Kecurangan lainnya bisa muncul dalam bentuk mark-up hasil ujian oleh pihak-pihak penyelenggara pendidikan. (merdeka.com, 2016). Semua itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa siswa di sekolah mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus. Harapannya mutu sekolah tersebut jadi ikutan bagus. 

Inilah yang saya maksud sebagai salah satu kelemahan sistem pendidikan, khususnya dalam penyelenggaraan UN. Apa pemerintah diam saja? Tidak, justru mereka sudah berusaha sebaik mungkin melakukan perbaikan. Mulai dari mengefisiensikan anggaran, menetapkan kebijakan, membuat regulasi dan lain sebagainya. Saya apresiasi usaha keras pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Meskipun masalah terus saja muncul, dan saudara-saudara kita di wilayah terpencil belum juga mendapatkan hak untuk merasakan pendidikan yang setara.
Jika UN dipaksakan sebagai cara untuk mengevaluasi mutu pendidikan, menurut saya perlu ditinjau kembali. Karena level pendidikan di Indonesia belum merata. Masih banyak daerah yang kekurangan guru, memiliki fasilitas dan sarana belajar yang terbatas, akses informasi yang terbatas, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ditetapkan standar yang sama untuk semua wilayah maka beberapa daerah yang level pendidikannya masih rendah akan kewalahan untuk mencapai standar pendidikan yang ditetapkan. 

Apa yang saya paparkan di atas adalah tinjauan aspek penyelenggara pendidikan. Lalu bagaimana efek UN terhadap siswa? 

Efek yang paling tidak diharapkan dari penyelenggaraan UN adalah perubahan pola pikir siswa. Yang ditakutkan adalah para siswa menganggap bahwa nilai UN menjadi tujuan belajar mereka. Hingga seringkali muncul kebiasaan siswa yang hanya akan belajar ketika mendekati masa ujian saja. Hal ini juga bisa memicu perilaku-perilaku curang siswa untuk meraih nilai ujian yang diharapkan. Menyontek, membeli kunci jawaban, dan bentuk-bentuk ketidakjujuran lainnya. Bukankah seharusnya pendidikan sekolah diarahkan pada tujuan untuk membentuk kepribadian siswa yang lebih baik? 

Coba kita amati fenomena selebrasi para siswa saat merayakan kelulusan mereka. Corat-coret seragam, konvoi ke jalan, hingga seringkali berujung pada tawuran antar sekolah akibat gesekan yang terjadi di jalan. Menurut saya ini euforia yang berlebihan untuk ungkapan kebahagiaan tersebab lulus sekolah. Benarkah tujuan bersekolah sudah mereka dapatkan? 

Ini PR kita bersama. Pemerintah, penyelenggara pendidikan, para guru, orang tua, dan semua pihak harus bersinergi mewujudkan tujuan membentuk kepribadian siswa yang lebih baik melalui sistem pendidikan sekolah.

Mari berkaca dari pemerintah Malaysia dan China. Mereka secara masif me-reform sistem pendidikan. Meninggalkan tradisi lama pendidikan yang lebih dominan pada hafalan dan rumus, membongkar kurikulum dan memperbaiki metode pengajaran. (Rhenald Kasali, 2014). Terbukti saat ini negara Malaysia dan China menjadi negara yang roda perekonomiannya tumbuh begitu pesat. Pembangunan mereka dimulai dari penguatan sumber daya manusia. Menyekolahkan putra bangsa ke negara maju, kemudian mereka kembali ke negaranya menjadi pembaharu. Bagaimana dengan Indonesia? Sepertinya lulusan terbaik putra bangsa lebih dihargai di negara luar sana.

Sudahlah, hapuskan saja ujian nasional. Bukankah masih ada ujian semester, ujian akhir, ulangan harian, dan ujian-ujian lainnya di sekolah? Perbanyak saja kegiatan barinstorming di sekolah, sehingga siswa akan terbiasa menggunakan otaknya untuk berpikir. Bukan menjebak mereka untuk selalu berorientasi pada hasil akhir. Hingga ketika mereka dewasa, susah menghargai proses atau usaha untuk mencapai hasil. Akibatnya langka betul sifat-sifat saling menghargai antar sesama. 

Lalu jika UN dihapus, evaluasi lembaga pendidikan dilakukan dengan cara bagaimana? 

Evaluasi mutu suatu lembaga pendidikan bisa dilakukan melalui tracer alumni dan akreditasi. Fokus evaluasinya bukan dengan melihat hasil ujian nasional, tapi bagaimana karir dan prestasi lulusan sekolah tersebut. Evaluasi terhadap mutu suatu produk keluaran memang penting, tapi bukan prioritas utama. Dalam teori evaluasi indikator mutu yang saya pahami, ada area input, proses, dan outcome yang bisa dipilih sebagai prioritas evaluasi. Pada kasus UN ini termasuk jenis evaluasi outcome atau hasil. Jadi, akan lebih keren jika outcomenya dilihat dari, "menjadi sosok siapa alumni sekolah tersebut." Itulah yang seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan suatu lembaga pendidkan. 

Menurut saya seharusnya evaluasi mutu lembaga pendidikan difokuskan pada area input dan proses. Area input dievaluasi dengan melihat kesesuaian sarana dan prasarana belajar terhadap standar yang ditetapkan. Bagaimana jumlah dan kecukupan fasilitasnya, sumber daya pengajarnya, kurikulum pembelajarannya, dan lain sebagainya. Sedang area proses dievaluasi dengan cara melihat bagaimana para pelaku, penyelenggara, dan pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan kebijakan dan prosedur pembelajaran di sekolah. Artinya ada upaya standarisasi cara pengajaran di lembaga pendidikan tersebut. Ada upaya memperbaiki kekurangan yang menghambat sistem pendidikan. 

Andai saja pemerintah istiqomah melakukan fokus evaluasi area input dan proses ini, in syaa Allah hasilnya lebih baik. Pemerintah akan punya data gambaran pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya sebatas itu, seharusnya ada aksi nyata dari pemerintah untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Memenuhi hak seluruh warga untuk mengenyam pendidikan yang setara. Karena emerataan itulah yang kami rindukan, bukan ujian nasional yang memusingkan. 

Referensi:
Rhenald Kasali, Self Driving, 2014.
Merdeka.com
PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN NOMOR: 0043/P/BSNP/I/2017 TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Previous
Next Post »

Terima kasih sudah berkunjung ke Blog saya. Saya harap tidak meninggalkan komentar yang memicu konflik dan mengandung URL aktif. Jabat erat. ConversionConversion EmoticonEmoticon