[Opini] Tentang Jabatan Yang Di Obral dan Tak Laku

Share:
Tentang Jabatan Yang Di Obral dan Tidak Laku - Harta, tahta dan wanita adalah hal yang lumrah selalu diperebutkan oleh manusia. Bukan hanya dalam cerita sinetron atau fiksi belaka, inilah yang terjadi dan teramati. Namun, ternyata ada juga fenomena dimana para karyawan enggan menerima jabatan di tempat kerja. Meskipun jabatan strategis dan di obral untuk siapa saja yang berminat.  Ini mungkin sama saja dengan putusnya syaraf kenafsuan yang mengarah pada keinginan bertahta dalam sebuah lingkungan tertentu.

Apa kondisi ini normal? Mungkin saja iya, mungkin juga tidak. 

Sebuah keluarga saja butuh kepala rumah tangga sebagai pemimpin. Menjadi sosok yang diharapkan mampu sebagai pengambil keputusan atas setiap masalah yang terjadi dalam lingkup kelurga.


Lebih luas lagi, dalam kehidupan bermasyarakat butuh sosok ketua RT. Sebagai kepala atas beberapa keluarga yang ada dalam sebuah perkampungan. Memiliki tugas mengkoordinir pendataan dan kegiatan kerumahtanggaan.

Lebih luas lagi butuh kepala daerah, presiden, hingga pemimpin untuk aliansi negara-negara di dunia. Pada prinsipnya dalam kehidupan kita butuh pengorganisasian agar hidup lebih tertata.

Mari kita bawa pemahaman ini dalam lingkup hubungan kerja. 
Dalam lingkungan kerja minimal ada boss (pemilik usaha) dan pekerja. Jika sekalanya kecil, biasanya pemilik usaha menjadi pemimpin sekaligus penggerak karyawan untuk mencapai tujuan usaha. Namun, jika sekalanya besar alias perusahaan dengan jumlah karyawan yang cukup banyak biasanya ada struktur organisasi yang dibentuk untuk menggerakkan karyawan agar lebih mudah dalam pengelolaan mencapai tujuan usaha.


Ketika sebuah struktur organisasi di bentuk, dibutuhkan orang-orang dengan kemampuan tertentu untuk menduduki jabatan yang sudah ditentukan. Tentu dengan uraian tugas dan fungsi berdasarkan posisi jabatan dan kebutuhan. Ketika satu atau lebih posisi jabatan tersebut kosong, maka fungsi dan tugas jabatan tersebut harus bisa di handel oleh atasan langsungnya atau oleh pejabat lainnya yang di anggap mampu untuk menghandel. Namun, hal ini memiliki risiko. Jika kekosongan jabatan ini berlangsung lama, maka akan terjadi ketimpangan organisasi. Terutama ketika kapasitas orang yang menghandel tugas pejabat yang kosong tersebut sudah maksimal atau tidak lagi optimal.

Kondisi paling parah adalah ketika manajemen tidak mampu merekrut orang-orang kompeten untuk duduk di struktural. Akibatnya asal tunjuk orang yang mungkin kurang memenuhi kualifikasi dan tidak cukup kompeten untuk mengisi jabatan struktural tersebut. Namun, hal ini masih lebih baik daripada terjadi kekosongan jabatan dalam waktu yang cukup lama. Karena pejabat yang kurang kompeten masih bisa dididik dan dibekali ilmu yang cukup untuk meningkatkan kemampuannya.

Yang terjadi kemudian adalah perusahaan tidak dapat mencapai target secara maksimal, beban kerja karyawan tidak seimbang, jika berlangsung lama bisa juga terjadi kejenuhan kerja.

Memangnya ada kondisi seperti ini dalam sebuah lingkungan kerja? 
Tentu saja ada. Justru ide awal opini ini saya tulis berdasarkan fenomena tersebut. Berdasarkan hasil ngobrol-ngobrol dengan kawan yang bekerja di beberapa perusahaan swasta. 


Sebagian besar perusahaan swasta memiliki problematika yang hampir sama. Terkait turn over dan kekosongan jabatan. Bahkan ada salah satu perusahaan swasta yang sudah mencoba mengobral posisi jabatan struktural kepada karyawannya namun tidak laku atau tidak ada yang berminat mendaftar. Lalu apa gerangan yang menyebabkan hal ini terjadi? Hehe....

Ada beberapa opini yang menurut saya mungkin saja menjadi penyebab karyawan tidak berminat terhadap jabatan struktural. Antara lain:

Pertama, enggan dipusingkan dengan pekerjaan manajerial. 
Beberapa karyawan seringkali terjebak dalam zona nyaman sebagai staf pelaksana. Meskipun sebenarnya jika di lihat dari masa kerja sudah tergolong cukup lama. Senior diantara teman seprofesinya.
Karyawan yang model begini, meskipun ditawari tunjangan jabatan struktural yang cukup tinggi pun barangkali tetap geming. Tak minat sama sekali. Mereka sebagian besar cukup puas dengan gaji yang mereka terima sebagai staf pelaksana.

Kedua, beban kerja struktural yang dianggap tidak sebanding dengan besar tunjangan jabatan. 
Ketika seorang staf terjun ke dalam jabatan struktural, maka dia harus siap dedikasikan 24 jam waktunya untuk pekerjaan. Karena seorang manajer bertanggung jawab atas pekerjaan tidak hanya ketika berada di kantor atau di tempat kerja, melainkan bertanggung jawab terhadap perputaran roda organisasi perusahaannya. Artinya ketika sewaktu-waktu ada permasalahan yang menyangkut unit bagiannya, maka dia harus siap merampungi permasalahan tersebut.

Akan menjadi masalah ketika tunjangan jabatan yang di terima ternyata tidak cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Besarannya jauh dari rata-rata tunjangan yang seharusnya di terima oleh pejabat struktural selevelnya. Dari mana bisa tahu layak tidaknya tunjangan struktural ini?

Para manajer tidak hidup dalam aquarium, Boz. Mereka punya kawan, kenalan yang juga bekerja di perusahaan swasta yang tentu saja selalu jadi teman yang asyik untuk membahas mengenai hal ini. Bagaimana gambaran beban kerja di tempatnya, bagaimana jaminan kesejahteraan di sana, dan tak ketinggalan ngobrolin berapa tunjangan yang di dapat di sana.

Meskipun seringkali didengungkan bahwa bekerja itu harus diniatkan ibadah, dalam aplikasinya tidak mudah. Memang diniatkan ibadah, tapi mencari nafkah juga tidak di larang untuk dijadikan tujuan utama dalam bekerja. Meniatkan ibadah bukan berarti harus menerima dibayar rendah, bukan? Jadi sewajarnya perusahaan juga harus memahami bahwa tidak semua stafnya mampu memaknai pekerjaannya sebagai ibadah murni. Mereka memiliki tanggungan untuk menafkahi keluarganya. Dan menafkahi keluarga juga merupakan ibadah.

Saya jadi teringat wejangan Ari Ginanjar pencetus ESQ, yang dalam bukunya kurang lebih sependek ingatan saya pernah mengatakan, "tidak harus menjadi ustadz untuk bisa memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang tinggi. Dan seorang ustadz belum tentu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang tinggi."

Nah, barangkali sebuah perusahaan ibarat mendapatkan emas ketika memiliki karyawan yang memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang baik. Mengapa demikian? Seperti yang dulu pernah saya teliti dalam tugas skripsi saya, bahwa seorang staf yang memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang baik berbanding lurus dengan tingkat kinerjanya. Staf mampu memaknai pekerjaannya sebagai ibadah sehingga cenderung melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Staf yang demikian ini tidak begitu mempermasalahkan gaji yang diterimanya.

Ketiga, ketidakcocokan visi pemimpin dengan staf. 
Pada kenyataannya seorang pemimpin memang tidak harus disukai oleh semua staf atau bawahan. Karena ini kondisi yang sulit diwujudkan. Contohnya saja Bapak Presiden, banyak yang suka juga banyak yang membencinya. Namun, beliau tetap menjabat sebagai presiden kan?

Ada nggak, menteri yang di tunjuk oleh presiden kemudian menolak jabatan tersebut karena tidak cocok dengan visi beliau? Mungkin saja ada. Coba kalau calon menteri itu di angkat dari kubu partai oposisi, mungkin ada yang menolak. Haha.... Kalau menerima kan entar dikira menjilat ludah sendiri.

Hal demikian mungkin saja terjadi di dunia kerja. Seorang staf yang sebenarnya memenuhi kualifikasi dan kompeten tapi menolak jabatan karena merasa tidak cocok dengan visi pemimpin perusahaan tersebut. Akhirnya mereka tutup mata dan menikmati saja jadi staf pelaksana.

Nah, selain ketiga hal tersebut di atas kira-kira ada penyebab lainnya kah? Tentu saja ada, namun disini saya hanya fokus pada ketiga hal tersebut. Haha....

Lalu solusi atas permasalahan tersebut bagaimana. Tentu harus ada win win solution antara manajemen perusahaan dengan stafnya. Jangan sampai salah satu pihak merasa dirugikan.

Silakan introspeksi diri. Apakah selama ini manajemen sudah memberikan penghargaan yang layak kepada karyawannya? Apakah selama ini sebagai karyawan sudah memberikan kontribusi yang baik pada perusahaan? Sampai dimana kalian memperjuangkan visi perusahaan bersama-sama?

Mari saling memahami. Jangan sampai masing-masing pihak saling memendam masalah hingga berasa memelihara duri dalam daging.

Sekian opini singkat dari saya terkait jabatan yang di obral dan tak laku. Semoga bisa menjadi bahan renungan kita bersama untuk meningkatkan kinerja.

2 comments:

  1. Menarik, saya setuju dengan 3 hal di atas. Kasihan staf pelaksana yang kerjanya jadi dobel. Tapi ada juga staf yang sebenarnya dari segi kemampuan layak dipromosikan menjadi spv tapi tidak dilakukan dengan alasan masih tergolong staf yang baru (kurang dari 5 tahun).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Iya, Mbak Helena. Kadang senioritas masih menjadi pertimbangan dalam memilih pejabat yang duduk di struktur organisasi.

      Delete

Terima kasih sudah berkunjung ke Blog saya. Saya harap tidak meninggalkan komentar yang memicu konflik dan mengandung URL aktif. Jabat erat.